Pemkot Gelontorkan Dana Rp 11,5 Miliar untuk Awasi Pelanggaran Pilwalkot

Kamis | 08 Maret 2018


Pemkot Gelontorkan Dana Rp 11,5 Miliar untuk Awasi Pelanggaran Pilwalkot

Plt Kepala BPKA Makassar, Abdul Rasyid | Sulselsatu.com

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 11,5 miliar kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar.

Pemberian dana hibah tersebut untuk menopang kinerja Panwaslu dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu jelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2018-2023.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Abd. Rasyid mengatakan, dana hibah tersebut sudah bisa difungsikan oleh Panwaslu.

Rasyid menyebut, surat perintah pencairan dana telah dikirimkan ke Bank Sulselbar untuk diteruskan ke rekening Panwaslu.

“Kemarin kita sudah kirim, hari ini kemungkinan bisa cair,” katanya, Rabu (7/3/2018)

Sebelumnya, Rasyid juga mengungkapkan beberapa SKPD telah mendapat surat perintah pencairan dana dari BPKA. Itu artinya tidak ada lagi alasan bagi SKPD-SKPD untuk menunda kegiatan program kerja dengan alasan keuangan.

“Kita di keuangan selalu mendukung apapun program SKPD. Hanya saja ada beberapa SKPD yang belum mendapat SP2D karena DPAnya masih berurusan dengan pejabat yang lama,” ujar Rasyid

“Tapi kita akan minta kepada Polda untuk memberikan pak Erwin waktu luang, agar bisa menyelesaikan DPA beberapa SKPD,” lanjutnya.

Adapun SKPD/ Instansi yang telah mendapat surat perintah pencairan dana, pada awal Maret ini diantaranya, DPRD, Dinas Pariwisata, Kec. Ujung Tanah, Kec. Bontoala, Kec. Rappocini, Bappeda,Kec. Tallo, Kec. Biringkanayya, Dinas Lingkungan Hidup, Kec. Manggala, Kec. Wajo, Kec. Makassar dan Panwaslu.

Sumber : sulselsatu.com


 Kembali