Pemda Sulsel Dukung Transaksi Nontunai

Jum'at | 10 November 2017


Pemda Sulsel Dukung Transaksi Nontunai

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memacu penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif mengatakan Pemprov Sulsel sudah membuat regulasi terkait dengan implementasi transaksi nontunai tersebut. 

“Kami siap [dengan regulasi], karena tidak semua [transaksi] harus dilakukan pada 1 Januari 2018. Ada batasannya,” ujarnya di sela-sela Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Dae rah Kabupaten/Kota di Makassar, Kamis (9/11). 

Pihaknya sudah memetakan sejumlah hal terkait seperti jenis belanja pemerintah daerah mana saja yang dapat segera dinontunaikan, berapa jumlah uang yang dapat dipegang bendahara, serta jenis pendapatan apa saja yang belum bisa dilakukan secara nontunai. 

Dia menilai PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) sangat berperan penting dalam mendukung kebijakan tersebut, sehingga perlu menyiapkan infrastruktur. 

Menurutnya, Pemprov akan berkonsultasi dengan Bank Indonesia terkait dengan peran yang akan dijalankan Bank Sulselbar yang saat ini berstatus Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2 alias memiliki modal inti Rp1 triliun hingga kurang dari Rp5 triliun. 

Direktur Utama Bank Sulselbar A. Muhammad Rahmat mengatakan perseroan akan bersinergi dengan pihak lain guna menyediakan berbagai layanan terkait dengan transaksi nontunai bagi pemerintah daerah. 

Menurutnya, layanan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan teknologi yang membutuhkan modal besar untuk pengembangannya. 

“Solusinya mekanisme sinergi, karena melihat ke depan BPD melakukan transaksi dengan model transactional base, menggunakan mitra vendor, mereka memiliki hardware dan software sedangkan kami memiliki potensi, jadi bersinergi,” ujarnya. 

Dia mengatakan sejumlah layanan yang sudah berjalan antara lain penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan layanan untuk penerimaan retribusi masih terus dimatangkan. 

Rahmat menilai dukungan Pemda di Sulsel kepada perseroan sejauh ini sangat baik. Menurutnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga bisa berdampak baik bagi pemerintah daerah, kendati tetap harus berhati-hati. 

Sementara itu, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan penerapan kebijakan nontunai tersebut perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, terutama lembaga keuangan yang dimiliki seperti BPD.

 

Sumber: epaper.bisnis.com


 Kembali